Oleh: Muhajir
Malassarinside.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk mengisi kursi bos BUMN. Hal tersebut diakui Ahok setelah bertemu Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11).
“Saya mau dilibatkan menjadi salah satu BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya tidak tahu. Mesti tanya ke Pak Menteri (Erick Thohir),” kata Ahok.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai keputusan mengangkat Ahok menjadi bos BUMN akan merepotkan Presiden Jokowi dan Erick Thohir. Ini karena bisa memicu munculnya kembali sintemen masa lalu saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi (Ahok) ga usah lagi di kasi panggung, nanti Jokowi lagi yang repot. Apalagi kalau kemudian, di taruh jadi direksi perusahaan besar. Pertamina atau PLN,” kata Hendri kepada Indonesiainside.id di Jakarta, Rabu (13/11).
Hendri menyebut beberapa hal yang bisa memicu konflik. Misalnya, jika Ahok jadi bos PLN. Sentimen itu akan muncul jika harga listrik naik. Sama halnya jika menjadi bos Pertamina, kenaikan harga BBM bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat.
“Nanti repot deh ngurusin lagi. Apalagi, orang lagi coba rekonsiliasi ini,” ucap dia. Selain itu, Ahok juga diduga tersandung banyak kasus.
Beberapa di antaranya, pembelian bus rusak dari RRC dan pembelian mark-up RS Sumber Waras, tanah DKI. Ada juga Ahok juga mantan terpidana kasus penistaan agama dan beberapa kasus lainnya saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi lihat ke belakang untuk maju ke depan. Jangan kemudian lihat ke belakang balik lagi ke belakang. Kaca spion kan gitu, kita melihat ke belakang untuk maju ke depan,” kata Hendri.
Menurut dia, lebih baik Jokowi fokus menuntaskan janji kampanyenya daripada memberikan panggung kepada Ahok. Ini demi kepentingan bersama dan masyarakat juga tidak terpolarisasi. “Ga usah munculkan sintemen mada lalu lah,” ujarnya. (EP/INI-network)
